Sebuah Usulan Sistem Baru Pengganti Ujian Nasional

Bulan April yang lalu, telah dilaksanakan Ujian Nasional di seluruh Indonesia untuk tingkat SMP dan juga SMA. Ujian Nasional ini kali ini berbeda sistem, karena di tahun ajaran 2009/2010 ini diberikan sebuah peluang untuk memperbaiki ujian bagi mereka yang tidak lulus di Ujian Nasional Utama.
Banyak wacana, pro dan kontra, menghantui pelaksanaan Ujian Nasional, termasuk yang menjadi koreksi bagi terlaksananya Ujian Nasional yang lebih baik di tahun mendatang -jika masih dilaksanakan ujian nasional- .
Ujian Nasional pada dasarnya dilaksanakan sebagai “pemaksa” para pelaku dunia pendidikan untuk mengefektifkan apa yang seharusnya mereka kerjakan, menjadi standar minimal kerja mereka. Ujian Nasional memotivasi untuk selalu menunjukkan hasil terbaik –entah dengan bekerja sesuai prosedur maupun tidak-, dan merupakan pressure yang sangat dahsyat bagi pelaku dunia pendidikan ini. Guru tertekan dengan banyaknya standar yang ditetapkan, tidak mencukupinya fasilitas pendidikan di daerah mereka, ataupun ketidakcukupan sumber daya manusia yang mereka hadapi. Siswa juga menjadi korban pressure ini, dengan adanya ujian nasional, psikologi mereka terganggu, dalam efektivitas belajar, karena seorang psikolog yang diinterview oleh SCTV pernah mengatakan “Hanya 20% dari kemampuan maksimal yang dapat ditunjukkan oleh manusia dalam keadaan tertekan”.

Bagi sistem sekarang ini, Ujian Nasional adalah satu-satunya agenda –yang menghabiskan banyak dana- yang dapat mengontrol segala aktivitas pendidikan, sebagai batas minimal sebuah usaha pendidikan. Dinilailah bahwa belum terdapat sistem yang dapat menggantikan –atau bisa disebut lebih efektif- sistem ini, karena sampai saat ini masih digunakan. Akibatnya, entah sesuai prosedur atau tidak, berhubung badan pengawas tidak cukup banyak daripada pelaku pendidikan ini, maka timbullah segala penghalalan cara atau yang biasa disebut dengan curang. Curang ini –seolah- ditanamkan di diri siswa sejak masa pendidikan, lalu terprediksikah apa yang akan terjadi di dunia kerja mereka kelak? Harusnya logika dapat menjawab.
Sebuah pertanyaan besar, mengapa harus mengsortir lulus atau tidak? Mungkin yang menjadi jawabannya adalah “Karena dengan lulus sekolah akan mempermudah mendapatkan pekerjaan atau studi lanjutan”.
Lalu, dari (kemungkinan) jawaban –saya jawab sendiri- itu, alangkah baiknya disusun sebuah sistem baru yang dapat menggantikan Ujian Nasional yang (mungkin) lebih efektif.
Dinilai dari segi ekonomi, Ujian Nasional menyita banyak uang yang seharusnya bisa dialihkan untuk beberapa hal, seperti mensubsidi pendidikan di perguruan tinggi yang akhir-akhir ini mengadakan tes masuk sendiri dengan batas minimal nilai (dan uang masuk) yang cukup tinggi. Dari segi efektivitas, Ujian Nasional juga belum bisa menjadi sebuah standar yang cukup, karena beberapa hal di atas.
Alangkah baiknya, Ujian Nasional ditiadakan, dan semua keputusan lulus atau tidak diserahkan kepada sekolah yang notabene telah melihat perkembangan peserta didik selama tiga tahun. Toh dengan meluluskan semua siswa, negara tidak rugi. Bahkan, sistem sekarang ini yang mengadakan ujian ulangan seolah berusaha keras agar seluruh siswa lulus. Lalu, pengalihan dana ditujukan untuk perguruan tinggi sedemikian sehingga mereka tidak mengadakan ujian masuk sendiri. Terjadilah sebuah kompetisi positif di sini oleh peserta didik agar menjadi pelajar yang sebaik-baiknya –yang lebih efektif- dan tidak mengutamakan status ekonomi keluarga karena mereka akan bertempur di tes masuk perguruan tinggi yang disubsidi pemerintah dari uang pelaksanaan ujian nasional. Mungkin dengan diadakannya dua atau tiga gelombang SNMPTN atau sejenisnya yang berfungsi sebagai pintu masuk perguruan juga merupakan batasan dasar, sebuah ancaman yang tidak mengancam, akan menjadikan sistem pendidikan lebih giat dalam menempuh kegiatan belajar mengajar. Dengan ini, semua yang tidak “semangat” dalam belajar akan merasakan efeknya yang kemudian menjadi cambuk bagi mereka, namun bukan sebagai sebuah tekanan dahyat karena mereka masih menadapatkan ijazah sebagai tanda lulus sekolah.

Artikel ini ditulis dari pemikiran murni seoran anak SMA yang baru saja lulus, Danang Setia Budi.

Iklan

24 Komentar

Filed under Pendidikan

24 responses to “Sebuah Usulan Sistem Baru Pengganti Ujian Nasional

  1. Syahnur

    sebelumnya ada ralat dulu ya bwt penyelenggaraan Ujian Nasional pada bulan Maret tepatnya 22-26 Maret untuk tingkat SMA..
    lalu tentang yang “tidak lulus” ujian padahal faktanya “belum lulus” karena masih ada ujian ulangan maupun paket C..

    masalah ini memang sering dibahas dan dijadikan topik pada lomba debat bahasa Inggris dengan mosi “THS erase National Examination”..jika memang demikian kita support ada pertimbangan lain?? bagaimana kita menasionalkan pendidikan kita..nanti yang maju semakin maju yang tertinggal semakin tertinggal [seperti hukum Markov-Nikov dalam adisi]..
    tetapi sebenarnya saya setuju dengan artikel Anda, hanya bukan ditiadakan akan tetapi tetap dilaksanakan untuk mengetahui standar siswa dan memasukkannya dalam grade universitas mana siswa tersebut dapat masuk [hal ini diterapkan di Australia]..
    terima kasih,,

  2. Yuza

    @syahnur
    saya setuju,, akan tetapi kemurnian ujian nasional sendiri belum terjamin… bagaimana bisa hasil UN dijadikan standar untuk menentukan grade seorang siswa untuk menentukan perguruan tinggi yang mampu dituju?? Indonesia “belum” seperti negara2 maju, yang hampir semua individunya memiliki kesadaran untuk jujur, bahkan untuk berhenti di lampu merah pada saat tidak ada sebuah kendaraan pun di persimpangan itu…

  3. Duta

    UN adalah pembodohan dan pemborosan. Hasil UN gak ada gunanya (khususnya buat siswa SMA sederajat). Buat apa nilai UN baik, tp gak ada guna buat msk PT. Cuma buat embel2 “lulus” doang. Buat apa ngebanggain nilai UN yg baik2 tp hasil curang? Apa jadinya bangsa ini 10 tahun mendatang? Hmmm.. Benar2 PEMBODOHAN

  4. Kodog

    UN tuh nggak penting bgt deh. Apalagi kalo UN jd digabungin ma SNMPTN . ANCUR Bgt deh ntar.

    • SNMPTN saja, lulus atau tidak kan ga masalah. Pengalihan dana yang lebih bermanfaat untuk membantu kaum intelek yang mampu dalam sumber daya manusia namun tidak cukup berharta

  5. dinna

    melihat kenyataan yang terjadi di daerah tentang ujian nasional, rasanya memang UN itu benar2 cuma buang uang dan justru seolah membudidayakan siswa untuk mendapatkan sesuatu yg bukan hak nya ( bocoran.red )
    standardisasi nasional pendidikan jelas perlu, tetapi walaupun standard tidak berarti ‘gepuk rata’ semuanya kan, menurut saya sih lebih baik serahkan urusan kelulusan pada sekolah, masalah hasil belajar yang nyata, bisa dilihat melalui tes masuk perguruan tinggi, dengan dibuat beberapa level sesuai standard yang ditentukan departemen pendidikan dengan peran penuh dari perguruan tinggi.

  6. Zain

    Artikel ini sesuai sekali dengan apa yang saya pikirkan. Memang betul Ujian Nasional sama dengan pemborosan dana. Lebih baik jika dana dialihkan untuk snmptn atau sejenisnya. Tapi, juga ada sebagian siswa yang tidak terlalu memprioritaskan belajar jika tidak ada Ujian Nasional, bagaimana menanggapi hal ini?

    • iya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, what will they do ya terserah mereka, memang ada beberapa kelompok yang tidak begitu membutuhkan pelajaran SMA, hanya dengan SMP saja mereka sudah cukup seperti kaum petani yang bercocok tanam, mereka asal bisa membaca tuls itu saja sudah bagus. Sedangkan yang ingin mendapatkan pendidikan lebih, mau tidak mau mereka harus belajar buat menempuh SNMPTN yang disubsidi pemerintah yang notabene murah. Begitu Bung Aprial Zaini. 🙂

  7. Hendry

    Nek ngono ga ono standarisasi to, Nang…
    Kita juga butuh menentukan standar buat siswa SMA untuk lulus… Jangan cuma asal lulus, nanti ada perdebatan lagi tentang kualitas kelulusan Siswa Indonesia yang rendah…

    • iya hend, karena menurut saya, standar itu diperlukan untuk negara yang sudah maju karena pemerataan pendidikannya sudah baik. kita belum butuh itu, petani sama calon presiden kan (bukan seharusnya) pendidikannya beda level to, ya semacam itu, yang penting wajib belajar sembilan tahun dulu deh. lha sisanya kan sesuai minat, kalau mau lanjut ya harus belajar, kan termoticasi dengan adanya SNMPTN. sekian 🙂

  8. awid

    setuju nang!makanya seneng banget waktu ‘hampir’ dinyatakan ga ada UAN. yaaa karna kita juga ga bisa menjamin semakin tinggi nilai seseorang semakin kompeten dia di bidang itu gitu kan. banyak hal yang ga kita ngerti tiba2 muncul dan akhirnya bikin opini miring.
    yaaah yang udah biar udah, jadikan pembelajaran buat ke depannya semoga dari yang udah udah kita bisa belajar dan mengambil apa kebijakan lebih baik

  9. Hendry

    Ga gtu juga, Nang… Klo udah dari awal distandarkan kan jadi jelas… Ga cuma negara maju aja yang harus punya standarisasi… Kita juga harus gitu… Supaya lulusan Indonesia bisa dipertanggungjawabkan… Klo cuma asal lulus juga ga bagus lah, cuma status doang nanti… Buat apa sekolah klo cuma ngejar status n formalitas tetapi kualitasnya buruk n ilmunya ga ada?

    • iya, materi pelajarannya kan sudah distarndarkan. Kalau masalah kelulusan kan ya terserah sekolahnya mau lulusin atau ga, kan yang tau proses pembelajaran si anak kan sekolah ybs to. Lagian untuk status pengstandaran ini kan susah menentukan batasannya, ada anak spesialis, ada pula yang generalis.

  10. Ok sih materinya udah, tapi yg disampaikan masing2 kan beda, blm tentu mereka mengikuti standar materi itu secara keseluruhan…. Makanya buat nge-check, kita pake UAN… Lagipula smua skolah pasti pengen nge-lulusin siswanya lah… Ga mungkin (walau anaknya sebodoh apapun) sebuah sekolah bakal nahan kelulusan dia terus-menerus, bisa2 skolah itu dibakar warga ntar… Hahaha… Klo masalah spesialis sama generalis, itu kembali lagi pada standarisasi materi, lha wong Dinas Pendidikan udah netapin materi2 yg harus dikuasai kok… Klo dia ga berkompeten buat nguasain tuh materi ya berarti dia gak pantes buat lulus to….

  11. playithard

    masalahnya, pihak2 sekolah itu nggak selalu objektif, kadang ada guru yang sensi sama murid, trus…(silahkan isi sendiri). terus, ada sekolah yang jaim, trus … (silahkan isi sendiri), dan seterusnya… (lagi-lagi, silakan isi sendiri :D)

    makanya, sebenernya standardisasi itu mutlak perlu, cuma pertanyaannya: mampu nggak fasilitas seluruh Indonesia memenuhi itu?

    imho, pilihannya ada 2: penyesuaian standar (entah diturunin ato dinaikin), ato pemerataan kualitas.

    just my 2 cents…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s